pemerintah

Akuntansi Pemerintahan

Pengertian Akuntansi Pemerintahan adalah Akuntansi Pemerintahan (termasuk di dalamnya
akuntansi untuk lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba lainnya),
adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan
lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba.
Mekanismeteknikdananalisisakuntansiyangditerapkanpada
pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-
departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan
sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.
Laporan keuangan pemerintah adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya keuangan dari rakyat.
Reformasi akuntansi pemerintahan tahap pertama berhasil menerbitkan SAP berbasis Cash toward Accrual (CTA) atau disebut juga semi akrual, dimana laporan keuangan menerapkan basis kas untuk pos-pos Laporan Realisasi Anggaran dan Basis Akrual untuk pos-pos Neraca.  Secara sederhana basis kas dapat diartikan pencatatan transaksi ketika kas/uang benar-benar diterima/dikeluarkan oleh suatu entitas, sedangkan basis akrual adalah pencatatan transaksi ketika transaksi itu terjadi walaupun kas/uang belum diterima/dikeluarkan secara nyata.  Oleh karena SAP menerapkan kedua basis tersebut, maka disebut semi akrual.
Karena akuntansi pemerintah adalah hal yang baru, perjalanan penerapan SAP mengalami masa dimana pemerintah tertatih-tatih melaksanakannya di semua instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Dalam kenyataannya, di dunia komersialpun dikenal istilah window dressing, dimana para pelaku akuntansi mempercantik laporan keuangannya agar terlihat lebih menarik dengan menghalalkan segala cara.  Hal ini mungkin atau bahkan sudah terjadi juga di lingkungan akuntansi pemerintahan, yang diindikasikan dengan banyak terungkapnya temuan-temuan dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jika kondisinya demikian, maka yang dibutuhkan bukan sekedar basis-basis pencatatan seperti basis kas ataupun akrual, lebih dari itu dibutuhkan basis moralitas yang menyentuh sisi moral para pelaku akuntansi pemerintahan.  Hal ini yang oleh Bagjana (2011) disebut sebagai Akuntansi Pemerintahan Berbasis Moral.

Untuk mewujudkan hal tersebut, berpendapat dibutuhkan perangkat pendukung berupa Etika dan Standar Profesional Akuntan Pemerintahan.  Etika dan Standar Profesional sejatinya diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), seperti yang sejak lama dimiliki oleh akuntan publik.  Kendalanya, tidak semua pelaku akuntansi pemerintahan adalah akuntan atau anggota IAI.  Selain itu kalaupun diberlakukan, keterikatan akuntan pemerintahan dengan IAI tidak sekuat akuntan publik yang sangat tergantung dengan keanggotaannya di IAI. Akuntan pemerintahan digaji oleh pemerintah, sumber penghasilannya tidak terkait secara langsung dengan organisasi IAI.  Lebih jauh lagi, keberadaan seorang akuntan di instansi pemerintahan, tidaklah menjadi harga mati bahwa tugasnya selalu terkait dengan akuntansi.  Walaupun demikian, penyusunan Etika dan Standar Profesional Akuntan Pemerintahan menjadi hal yang perlu diperhatikan.

Perangkat lainnya adalah sistem kepangkatan khusus bagi akuntan pemerintahan.  Sampai saat ini akuntan di lingkungan pemerintahan belum diposisikan sebagai profesi yang membutuhkan keahlian khusus, padahal seiring semakin kompleksnya SAP, maka dibutuhkan keahlian khusus dalam tugas yang berkaitan dengan akuntansi.  Idealnya, dari sudut pandang profesionalisme akuntan dapat diposisikan dalam kelompok jabatan fungsional, sehingga sistem kepangkatannya memiliki aturan tersendiri, yang sudah lebih dulu diberlakukan untuk profesi lainnya, seperti dokter, apoteker, guru, dan jabatan fungsional lainnya.

About adm_akuntansius

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

96 − 95 =

x

Check Also

utang-ri-131028b

Akuntansi untuk UKM: Membedakan Utang

Utang secara singkat bisa dikatakan sebagai pengorbanan ekonomis yang wajib dilakukan oleh ...